WONDAMA – Pemprov Papua Barat, menempatkan penekanan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang masih relatif tinggi.
Hal itu dilakukan melalui intervensi yang dipimpin Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Paulus Waterpauw.
Fokus penanganan dua masalah tersebut dengan berkunjung ke seluruh kabupaten di Papua Barat, salah satunya Kabupaten Teluk Wondama dengan 129 masalah stunting pada anak.
“Itulah kenapa saya dan beberapa pimpinan OPD hadir di sini. Kita datang karena ada yang harus diselesaikan,” ujarnya di balai Kampung Webi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Rabu (21/6/2023).
Saat ini tercatat 2.659 anak dengan indikasi Stunting di Papua Barat. Rinciannya, 940 anak di Fakfak, 628 anak di Manokwari, 530 anak di Teluk Bintuni, 225 anak di Kaimana, 147 anak di Manokwari Selatan dan 56 anak di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Namun tidak menutup kemungkinan jika data itu bertambah, karena disinyalir masih ada kampung yang belum terdata.
“Sangat perlu sekali keterbukaan agar data kita akurat. Dari situ dipilah mana tujuan percepatan secara umum dan mana yang khusus,” paparnya.
Semua kepala kampung diminta proaktif untuk memaksimalkan penanganan stunting, diantaranya melalui Posyandu. Dengan demikian penilaian pusat nantinya terjawab dengan sinergitas mulai tingkat kampung, distrik, kabupaten dan provinsi.
“Saya minta kejujuran, bupati tolong ingatkan data lewat Posyandu. Gerakan kader yang paham dari rumah ke rumah. Saya harap ada data yang valid agar kerja kita tidak sia-sia,” kata Waterpauw lagi.
Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor menyebut kunjungan Waterpauw sebagai spirit sekaligus memotivasi untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di daerahnya.
Pemkab Wondama mengalokasikan anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2022 dan 2023.
“Berdasarkan data Kemenko PMK, jumlah kemiskinan Ekstrim tahun 2022 sebanyak 384 KK dan jumlah jiwa sebanyak 2.339. Hasil validasi lapangan sesuai data tersebut yang layak masuk kategori sebanyak 134 KK,” sebut Mambor.
Teluk Wondama menjalankan 5 pilar komitmen dan visi kepemimpinan, diantaranya kampanye sosialisasi perubahan perilaku konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat dan daerah hingga desa.
Selain itu program gizi, ketahanan pangan serta pemantauan evaluasi. Secara bertahap langkah percepatan dilaksanakan dengan baik.
(RLS/NN)
