JAKARTA – Pemprov Papua Barat dan Kerajaan Norwegia sepakat melanjutkan kerjasama pelestarian alam, iklim dan pemanfaatan karbon.
Kepastian ini setelah pertemuan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan duta besar Norwegia Y. M Rut Kruger Giverin, Jumat (15/3/2024).
Pj Gub ABT mengaku pertemuan itu melanjutkan kolaborasi sebelumnya, khususnya Papua Barat dengan luasan 70 persen hutan konservasi dan 50 persen laut.
Ini juga termasuk bagaimana upaya pemprov Papua Barat menjaga hutan dengan manfaat karbon untuk Indonesia dan juga dunia.
Menurut ABT, Norwegia memberi perhatian besar untuk iklim dan kelestarian hutan termasuk keanekaragaman hayati di Papua Barat.
“Ini jadi kekuatan besar, apalagi kita sedang menyusun pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045. Bagaimana mengelola dan menjaga potensi alam tapi ingat untuk generasi mendatang,” ujar ABT.
Papua Barat memiliki Peraturan daerah khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang pengelolaan ekosistem mangrove.
“Kita ingin pembangunan berkelanjutan, sementara pembiayaan jadi faktor utama. Kalau porsi pendanaan pemerintah sistem fiskal per tahun, mungkin hanya beberapa proyek saja,” terang Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Charlie D. Heatubun.
Dukungan anggaran juga untuk memenuhi pembentukan mahkota permata tanah Papua dengan 2,3 juta hektar hutan. Sementara usulan penambahan dari Teluk Wondama yang diprediksi mencapai 2,6 juta hektar hutan.
Charlie mengatakan nantinya berfungsi sebagai cagar biosfer, melindungi masyarakat adat, Kesejahteraan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Upaya ini dalam beberapa tahun terakhir mengucurkan anggaran 156 juta dolar melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pusat.
“Jika Indonesia mencapai Folu net sink 2030 dan Papua Barat mendapat dukungan untuk beberapa kegiatan strategis yang telah dipaparkan tadi,” singkatnya.
(RLS/NN)
