MANOKWARI – Pemerintah provinsi Papua Barat, tengah menyusun skema untuk menekan tingginya angka kemiskinan. Upaya ini termasuk dalam rencana yang diusung dalam rapat koordinasi (rakor) nasional terkait penanggulangan kemiskinan.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyebut Papua Barat masuk 10 besar daerah yang menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah pusat.
“Sesuai rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), kita masuk sepuluh besar daerah yang diprioritaskan untuk menangani tingginya angka kemiskinan,” ujarnya Senin (17/3/2025).
Pemprov Papua Barat, lanjut dia telah menggelar rapat internal yang dipimpin Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama semua OPD terkait Jumat pekan kemarin.
“Banyak hal yang dibahas untuk membuat kolaborasi antar OPD terhadap masalah kemiskinan. Upaya itu disiapkan untuk menyampaikan saat rakor nasional nanti,” terangnya.
Lakotani merinci beberapa poin yang dibahas dalam rapat seperti masalah gizi buruk, stunting, tingkat kesehatan ibu dan anak serta pendapatan keluarga dalam hal ekonomi.
Terdapat beberapa daerah yang patut diperhatikan terkait angka kemiskinan seuaai catatan pemerintah provinsi seperti, kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan juga ibu kota provinsi Manokwari.
“Pemetaan disesuaikam dengan potensi daerah diselaraskan dengan rencana program. Semua usulan ditampung untuk menyasar daerah yang masuk dalam catatan kami,” paparnya.
Selain Papua Barat, Papua dan Maluku serta Nusa Tenggara Timur juga Nusa Tenggara Barat masuk dalam daftar 10 daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia.
(RED/NN)
