MANOKWARI – Pemprov Papua Barat menempatkan isu pendidikan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagai bahasan strategis dari serangkaian isu pembangunan di Papua Barat.
Ini terungkap dalam Pra Rapat Kerja Pemprov Papua Barat bersama bupati/wali kota di gedung Auditorium PKK Pemprov Papua Barat, Kamis (13/10).
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, M.Si mengatakan masalah pendidikan menjadi perhatian penting, terutama menyikapi data banyaknya anak yang putus sekolah.
“Pendidikan salah satunya. Banyak anak putus sekolah, di dusun, kampung bahkan kabupaten di Papua Barat. Kami sudah bentuk tim untuk itu,” ujarnya.
“Untuk RTRW, ada bupati minta ditinjau ulang. Nah saat pra Raker ini ada beberapa bupati yang tidak hadir. Tetapi mereka harus hadir saat Raker di Sorong Minggu depan,” katanya lagi.
Dikatakan kehadiran para bupati/wali kota sekaligus untuk menyusun rencana APBD 2023, sekaligus membahas beberapa isu strategis.
Waterpauw kembali menyoroti RTRW kabupaten/kota yang harus sesuai dengan konsep sebagaimana mestinya agar menjadi pedoman ke depan.
Menurut dia ada RTRW yang meski diprotes tetap dikerjakan secara diam-diam dan bahkan diputus menjadi Pertauran Daerah. Belakangan RTRW itu direvisi yang akhirnya mendapat penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
“Isu lain seperti Peningkatan ekonomi, inflasi dan juga BBM akan masuk bahasan saat Raker. Tambang juga tidak boleh ilegal, harus legal. Hanya ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, yang terbatas tata ruang wilayah itu sehingga bupati/wali kota harus hadir,” pesannya lagi. (ELS/NN)
