20 Tahun Otsus Berjalan, Tiga Sektor Tak Maksimal, Anggaran Jadi Acuan



Pembahasan revisi Undang-undang Otsus di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/5/2021). (red/nn)

MANOKWARI – Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI, mengungkap tiga sektor yang belum terakomodir sepenuhnya dalam pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Ketua Pansus DPR-RI, Komarudin Watubun mengatakan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum maksimal sehingga diprioritaskan dalam keberlanjutan Undang-undang Otsus.

“Tiga sektor ini belum berjalan maksimal sehingga masuk dalam program prioritas revisi atau perubahan ke dua Undang-undang Otsus,” ujarnya saat rapat pembahasan revisi Undang-undang Otsus di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/5/2021).

Menurutnya, tiga sektor penting dalam pembangunan itu belum sepenuhnya berjalan maksimal selama 20 tahun Otsus berlaku di Papua, sejak 2001 silam. Penerapan kebijakan yang diharapkan pemerintah pusat, nyatanya belum terlaksana dengan baik hingga tingkat kabupaten/kota di Papua.

Komarudin mengaku upaya memperpanjang masa berlaku Undang-undang Otsus Papua, merupakan inisiatif pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan Otsus di Tanah Papua berakhir tahun 2021.

Revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana perubahan bahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Perubahan ini pun telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI tahun 2021.

“Untuk itu, ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Otsus yang direvisi, diantaranya untuk anggaran dan pemekaran wilayah yang menjadi acuan utama,” bebernya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap apa yang disampaikan Pansus DPR-RI dapat terlaksana dan diperjuangkan sebaik mungkin.

“Aspirasi masyarakat diharapkan terakomodir demi kesejahteraan pembangunan di provinsi ini,” singkat gubernur.

Rapat ini juga dihadiri Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapoda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Ketua lembaga Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, dan perwakilan tokoh masyarakat. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan