CP3K Demo ke DPR Pabar, Salah Satunya Sebut SK Tanpa NIP



Aksi ratusan CP3K di gedung DPR Papua Barat, Jumat (29/1/2021). (red/nn)

MANOKWARI, NokenNews.com – Ratusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) Pemerintahan Provinsi Papua Barat, mendatangi gedung DPR Papua Barat, Jumat (29/1/2021). Mereka menyampaikan sejumlah hal terkait perjalanan formasi CPNS 2018.

Edison Kambu, salah satu CP3K menyebut sejumlah kejanggalan sejak penyerahan SK CPNS 23 Desember 2020 lalu. SK yang dimaksud untuk CP3K tanpa dilengkapi Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Dalam perjalanan semua berharap diakomodir. Ada yang honor sejak provinsi ini berdiri, tetapi tidak diangkat. Ada yang tidak tau dari mana justru ikut diangkat,” bebernya.

“Kami rasakan suka-duka, siang dan malam bekerja tetapi ada orang yang tidak tau dari mana terima SK,” beber Edison.

Di sisi lain, terdapat informasi yang menyebut jika proses gaji CP3K ditolak sistem keuangan. Jika demikian, ia mengklaim hal itu sebagai penipuan terhadap mereka.

Penyerahan aspirasi CP3K kepada Ketua DPR Papua Barat, Origenes Wonggor.

Senada, koordinator aksi Yan Zeth Kambu mengingatkan yang harus diprioritaskan adalah tenaga honorer dengan masa kerja yang cukup lama.

Ditegaskan, aspirasi berpijak pada pasal 27 Undang Undang Otsus 21 Tahun 200, tentang pengangkatan pegawai yang menjadi ranah pemerintah provinsi.

“Perjalanan ini cukup lama sejak 2010. Kami harap DPR Papua Barat, dapat menindaklanjuti aspirasi ini,” paparnya.

Ketua Tim Honorer Papua Barat, Yan Piet Homer, pernah mengurai status 512 orang CP3K sedang dalam penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden RI Oktober 2020.

“Pengangkatan 512 CP3K merupakan kebijakan Gubernur Papua Barat. Sehingga mereka belum memiliki NIP. Kebijakan gubernur duluan keluar bulan Juli,” akunya.

Proses peralihan dua kebijakan itu sedang berlangsung. Kemungkinan, NIP dan gaji melalui APBN CP3K akan rampung sekira satu hingga dua bulan ke depan.

“CP3K tak usah risau tentang gaji. Hanya pembayarannya berbeda, CP3K dibayar BPKAD menggunakan APBD untuk permudah pertanggungjawaban,” kata Homer. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan