Distamben-Polda Pabar Bersinergi Cegah Maraknya Tambang Ilegal



Foto : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral provinsi Papua Barat, Jhon Tulus. (els/nn)

MANOKWARI, Nokennews.com – Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Distemben) Provinsi Papua Barat, bersinergi dengan aparat penegak hukum di wilayah ini, untuk mencegah maraknya tambang ilegal di Papua Barat

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral provinsi Papua Barat, Jhon Tulus menegaskan aktivitas tambang ilegal merupakan tindak pidana.

“Kita bersama Polda Papua Barat, bulan Juni lalu turun ke lapangan. Hasilnya sudah ada beberapa penambang ilegal diproses hukum,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (4/8/2020) di Manokwari.

Distamben mendukung upaya Polda Papua Barat, sebagai salah satu institusi negara yang berwenang melakukan langkah hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.

“Dinas tidak berwenang melakukan penindakan. Itu hanya dimiliki aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Papua Barat,” bebernya.

Jhon mengaku ada sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Tambang Rakyat, datang dan meminta ijin. Namun, hal itu belum bisa dilakukan berdasarkan aturan.

“Saya sampaikan ada aturan baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam masa transisi 6 bulan, tidak boleh terbitkan ijin,” paparnya.

Ia membeberkan keinginan mengajukan ijin pertambangan, harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah Pusat. Salah satunya ijin Minerba yang diatur Undang-Undang baru.

Tak hanya Distamben, soal tambang ini juga harus diketahui Dinas Kehutanan serta Badan Lingkungan Hidup. Pasalnya, jangan sampai aktivitas penambangan dilakukan dalam hutan lindung.

“Dilihat juga dari sisi Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jalan yang dibuka juga jangan sampai membongkar hutan lindung,” katanya lagi.

Sampai saat ini pihaknya baru mencatat satu perusahaan tambang emas yang mengantongi ijin, meski belum beroperasi. Di sisi lain, ia juga mengaku belum ada koperasi tambang yang dibentuk di Papua Barat.

“Masyarakat diharapkan sadar, bahwa aktivitas tambang ilegal itu bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Apalagi letak geografis di Papua Barat, ini berbeda dengan daerah lain,” singkatnya. (els/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan