Inspektorat Papua Barat Tak Kompromi, Kurang Ajar Disikat !



Foto : Kepala Kantor Inspektorat Provinsi Papua Bart, Sugiono.

MANOKWARI, Nokennews.com – Pemprov Papua Barat, baru saja mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Namun, sejumlah rekomendasi diamanatkan untuk menjadi perhatian penting.

Diantaranya penataan aset yang jika tidak diperhatikan bisa saja merubah Opini WTP menjadi disclaimer. Pemprov Papua Barat, melalui Inspektorat telah membentuk tim dan siap bergerak.

“Sudah ada tim khusus dan kami siap sesuai rekomendasi 60 hari dari BPK RI. Memang agak sulit menata aset tetapi itu bukan halangan bagi kami,” ujar Kepala Kantor Inspektorat provinsi Papua Barat, Sugiono, Senin (29/6/2020) di Manokwari.

Selain itu, dana BOS SMA/SMK di Papua Barat, juga masuk catatan BPK RI. Pihaknya akan menelusuri guna memastikan tepat tidaknya penggunaan dana tersebut.

“Kita cek, masih ada tidak, sesuai peruntukan tidak karena dana BOS langsung masuk rekening sekolah. Ini juga masuk rekomendasi BPK,” bebernya.

Perencanaan dan pengendalian pekerjaan konstruksi yang belum memadai, juga menjadi target kerja Inspektorat. Meski dengan tenaga yang terbatas, Inspektorat kini menelusuri lokasi keberadaan 99 paket yang diduga bermasalah.

“Jangan sampai pencairan sudah 100 persen, tetapi pekerjaan belum rampung. Apalagi fiktif ? Kita kejar!,” tegasnya.

“Pokoknya yang kurang ajar kita sikat. Saya ‘gigit’ betul,” katanya lagi sembari mengaku tak berkompromi.

Senada, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Arjuna Sakir menyebut adanya keterlambatan laporan dana Bos. Meski tersalurkan sesuai peruntukan namun sedikit tidak tertib.

“Kalau pekerjaan konstruksi ada yang melewati batas waktu tetapi sudah dikenakan denda. Sesuai aturan, yang belum selesai 100 persen menyertakan jaminan, berapa nilai yang belum selesai,” singkatnya. (N1/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan