Lima Prioritas RKPD Papua Barat 2022, Nomor Satu Mendunia



Paripurna R-APBD 2022 dan Raperda Non APBD Papua Barat, Kamis (25/11) malam di Manokwari. (els/nn)

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat, menetapkan lima hal prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2022. Ini berpedoman pada misi pembangunan RPJMD 2017-2022.

Urutan pertama dari lima prioritas itu adalah mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah akibat dampak pandemi COVID-19.

Dampak pandemi ini tak hanya dirasakan Papua Barat dan Indonesia, tetapi menjadi masalah di hampir seluruh dunia.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, M.Si mengungkap COVID-19 merupakan bencana kesehatan yang berimbas pada sektor sosial, ekonomi dan sektor keuangan.

“Pertumbuhan ekonomi di Papua Barat akhir 2021 membaik. Inflasi diperkirakan naik tiga persen sebagai dampak dari optimisme meredanya COVID-19,” jelasnya saat Paripurna pembahasan RAPBD 2022 dan Raperda Non APBD Papua Barat, Kamis (25/11) malam.

Prioritas ke dua yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendidikan, sosial, ekonomi dan wilayah.

Ketiga, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar seperti ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik dan air bersih.

Keempat, peningkatan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumber daya alam seperti kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang dan lingkungan hidup.

“Ke lima, meningkatkan tata kelola dan reformasi birokrasi dan memantapkan Otsus,” ucapnya.

Lakotani menyebut sasaran dan prioritas RKPD membutuhkan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota sesuai kesepakatan APBD bersama DPR.

“Ada pula delapan misi pembangunan dengan slogan membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat,” terangnya.

Ditambahkan, APBD 2022 nanti sebagai instrumen operasional keuangan daerah dengan sasaran mengatasi masalah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red/nn)

Author

admin

Tinggalkan Balasan