Ratusan P3K Papua Barat Tuntut NIP, Ini Kata Kepala BKN Pusat



 

Ratusan P3K tuntut NIP saat bertemu Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana di kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (16/2/2021). (els/nn)

MANOKWARI, NokenNews.com – Ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), menuntut kejelasan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ini disampaikan saat bertemu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Bima Haria Wibisana, Selasa (16/2/2021) di Kantor Gubernur Papua Barat.

Menurutnya, tidak ada perbedaan antara P3K dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya, sama-sama bekerja dan mengabdi untuk negara.

Bedanya hanya pada usia, di mana syarat PNS adalah usia maksimal 35 tahun. Sedangkan yang usianya sudah lewat diakomodir dalam P3K.

“Saya tidak membedakan antara ASN dan P3K. Statusnya sama-sama bekerja pada pemerintahan,” terangnya.

Menurutnya, P3K menandatangani kontrak dengan masa berlaku 5 tahun dan akan dievaluasi. Itu dipastikan agar mereka mendapat haknya (gaji). Sementara, ASN juga ada perjanjian kerja dengan dievaluasi setiap tahun.

Senada, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyebut pembayaran gaji 512 P3K ditanggung dalam APBD Papua Barat, mulai 1 November 2020.

“Kita sudah buat SK P3K sebagai dasar pembayaran gaji dari APBD. Jika NIP sudah turun, gaji akan dibayarkan melalui APBN,” bebernya.

Sesuai rencana tes P3K akan digelar tahun ini sebagai formalitas, dengan ketentuan peserta adalah mereka yang sudah terdaftar.

“Tidak bisa nama lain yang ikut tes,” singkatnya. (els/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan