Sejumlah Catatan Penting Warnai Opini WTP Pemprov Papua Barat



Foto : Penyerahan LHP BPK RI, Senin (29/6/2020), di Manokwari. Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan (kiri), Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Arjuna Sakir (kanan).

MANOKWARI, Nokennews.com – Pemprov Papua Barat, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah ini terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat, masa sidang kedua, Senin (29/6/2020) di Manokwari.

Anggota VI BPK RI, Profesor Hary Azhar Azis, MA, Ph.D mengungkap capaian WTP enam kali berturut-turut menunjukan kualitas laporan keuangan Papua Barat, yang semakin baik.

Namun BPK menemukan permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“WTP hasil yang sangat baik, tetapi ada beberapa catatan yang diberikan kepada Pemprov Papua Barat,” ungkapnya melalui virtual media.

Diantaranya, belum tertibnya Penatausahaan Persediaan, Penatausahaan Aset Tetap, Pengelolaan dana BOS SMA/SMK, Perencanaan dan pengendalian pekerjaan konstruksi belum memadai dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

BPK RI menilai Papua Barat memiliki dua modal utama untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yakni ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dari nasional dan konsistensi kenaikan kualitas pembangunan manusianya.

“Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian 6 kali berturut ini sia-sia jika tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat,” terangnya.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengaku capaian ini menggembirakan dengan upaya peningkatan serta perbaikan kualitas laporan keuangan.

“Pemprov Papua Barat, tetap berkomitmen sejak pertama meraih opini WTP 2014 sampai saat ini,” jelasnya.

Gubernur mengaku banyak tantangan seperti penataan aset tetap akibat minimnya kelengkapan dokumen pendukung. OPD terkait diminta mencermati serta menindaklanjuti sejumlah hal yang menjadi catatan BPK RI.

“Kami akan benahi segera dan juga berharap capaian opini yang sama juga diraih kabupaten/kota di Papua Barat,” singkatnya. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan