Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe, Lebih kepada Peningkatan Good Governance di Papua

Lukas Enembe, kader Demokrat yang juga Gubernur Papua, diduga terlibat transaksi Rp.560 miliar ke kasino di luar negeri. (IST)

MANOKWARI – Belakangan ini nama Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi perbincangan hangat publik karena diduga tersangkut kasus korupsi. Meski demikian penegakan hukum terhadap Lukas Enembe seyogyanya dilakukan serius demi meningkatkan good governance di Tanah Papua.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay mengimbau warga Papua, turut serta mengawal dan mendukung proses hukum kepada Lukas Enembe.

Theo menegaskan penegakan hukum merupakan bukti dari upaya peningkatan good governance di Bumi Cenderawasih.

“Ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua,” katanya dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi, Kamis (22/9).

Sebelumnya Lukas Enembe diduga sempat melakukan transaksi hingga mencapai Rp 560 miliar ke kasino yang berada di luar negeri. Hal itu dinilai Theo merupakan sebuah tindakan yang mencoreng rasa keadilan warga Papua.

“Ini sesuatu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia,” terangnya

Theo berharap KPK benar-benar melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Pasalnya, sudah ada sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun seakan diabaikan.

Status Lukas Enembe sebagai tersangka sejak 5 September 2022, lantaran dugaan gratifikasi. Selain itu muncul dugaan transaksi mencurigakan terkait pembelian jam tangan mewah, Rp.550 juta.

Sejumlah transaksi di atas Rp.500 miliar itu berbanding terbalik dengan laporan kekayaan milik Lukas Enembe yang tahun 2021 lalu hanya sekira Rp.33,78 miliar.

Lukas Enembe sendiri diketahui merupakan kader dari Partai Demokrat, namun Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny K Harman menegaskan bahwa partainya sangat mendukung agar pemberantasan korupsi ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.

“Partai Demokrat mendukung agenda berantas korupsi. Tapi harus adil dan menurut aturan hukum,” tegas Benny secara terpisah di Jakarta.

“Kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan. Partai Demokrat juga sama sekali tidak melindungi kader yang terlibat kasus korupsi,” ujarnya lagi.

Soal aksi demonstrasi masyarakat Papua, Tokoh Adat Tabi Ondo Yanto Eluay berharap situasi tetap kondusif dan tak ada provokasi berlebihan.

“Saya harap tidak berdampak pada terganggunya situasi Kamtibmas, situasi yang tidak kondusif, yang tidak aman dan mengganggu aktivitas masyarakat baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura,” pungkasnya. (RLS)

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *