Perintah Presiden, Bereskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Papua Barat

Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw, M.Si berbincang bersama Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor di Manokwari, Jumat (14/4/2023). (Foto: RED)

MANOKWARI – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meminta penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw, M.Si membereskan dua hal penting yang menjadi masalah di Papua Barat.

Itu terungkap saat pemaparan hasil kinerja dalam Rakornas Kemendagri di Kendari, Sulawesi Tenggara belum lama ini.

“Menjadi atensi kami untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Memang dua problem itu masih tinggi untuk beberapa daerah di Papua Barat,” ujar Waterpauw kepada wartawan di Manokwari, Jumat (14/4/2023).

Mendapat perintah langsung dari Presiden, Waterpauw langsung mengbil langkah cepat dengan membahas dua hal ini di Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu (15/4/2023).

Dari situ akan dibahas secara virtual dengan para bupati yang daerahnya masuk zona merah stunting dan kemiskinan ektrim, diantaranya kabupaten Pegunungan Arfak, Fakfak, Kaimana, Wondama, Mansel, Manokwari dan Bintuni.

“Tak ada istilah santai, tancap gas dan serius untuk ini,” tegasnya.

Waterpauw sedikit heran sebab Bintuni yang notabennya sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi nomor dua di Indonesia tetapi masuk dalam catatan miskin ektrim dan stunting.

Apalagi Papua Barat menargetkan prevelensi stunting Nol Persen tahun 2024. Dengan demikian kerja maksimal 8 OPD teknis penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrem dinanti.

Selain itu, Waterpauw juga akan membentuk satuan tugas untuk fokus terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.

(RED/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *