Pj Gub Ali Baham Ingatkan OPD Tak Asal Kerja, Singgung Program Pondok Jualan Dinsos

Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere (kiri), didampingi Plh. Sekda Jacob Fonataba saat rapat APBD 2023 Pemprov Papua Barat, Selasa (7/11/2023). (Foto: ELS)

MANOKWARI – Penjabat gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, menyebut pondok jualan yang dibangun Dinas Sosial mendapat sorotan.

“Kemarin saya silaturahmi dengan Bupati Manokwari Hermus Indou. Disinggung soal pondok jualan itu, kalau tidak salah di depan pelabuhan laut,” ujarnya saat rapat di kantor gubernur, Rabu (8/11/2023).

“Menurut bupati, pondok jualan itu justru membuat kumuh wajah kota Manokwari,” sambung Pj gub.

Menurut dia, pada bagian ini sangat membutuhkan koordinasi dan komunikasi bersama pimpinan OPD pemprov dan pemkab.

“Ketika mau turun, perlu diskusi dengan OPD teknis pemkab. Jangan asal langsung membangun,” tegasnya.

Ia menyebut pemprov tak memiliki wilayah melainkan hanya fungsi yang bisa dimaksimalkan untuk melancarkan pembangunan termasuk di tingkat kabupaten.

Diakui program yang diusung Dinas Sosial, bermanfaat untuk pedagang asli Papua, hanya saja perlu memperhatikan tata ruang seperti yang dimaksud.

“Tolong dipahami baik, sinkronkan juga dengan pemerintah kabupaten demi kemajuan Papua Barat,” harapnya.

Pondok jualan dibangun Dinsos Papua Barat tahun 2017 di Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak dan kota Sorong.

Program itu disebut sebagai langkah kongkrit pemerintah untuk menjawab ekskalasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), juga mengatasi kesenjangan sosial.

Selain pondok, sedikitnya 343 pengusaha mama asli Papua didukung modal usaha Rp 2.170.000.000 untuk tahun 2017-2020 bersumber dari APBD-Perubahan.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *