PJ Gubernur Waterpauw Sentil DKP Soal Tak Ada Coolstorage, Ternyata Segini Potensi PAD yang Hilang

Tampak perahu nelayan borobudur yang berjajar di Teluk Sawaibu, Manokwari

MANOKWARI — Hingga kini, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak memiliki sumber PAD yang lebih dari sektor perikanan, salah satunya karena tidak adanya coolstorage (Gudang Pendingin Penyimpanan Ikan).

Padahal, menggenjot PAD adalah salah satu misi Pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lalu, apa langkah pemerintah ?

Dikonfirmasi media ini, Senin kemarin, Pj Gubernur Waterpauw menyayangkan tidak adanya coolstorage di daerah ini. Padahal, keberadaanya jelas akan meningkatkan PAD.

“Ada tiga kepentingan dari keberadaan coolstorage. Pertama soal ketersediaan yang terjaga, stabilitas harga dan juga sumber PAD,” ujar waterpauw usai menyentil Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat dalam apel pagi Senin kemarin.

“Gudang penyimpanan dan pabrik es belum ada. Apakah kita harus begini begini terus? Saya akan sindir terus ke OPD terkait,” ucap Waterpauw di apel pagi kemarin.

Ada dua skema yang kemudian dipikirkan sang jenderal (purn) Polisi terhadap lokasi keberadaan coolstorage.

Yang pertama untuk pendingin sayur yang menurutnya harus dekat dengan wilayah penghasil. Misalnya kalau di Pegaf, listriknya akan ambil dari PLTMH yang dibangun dengan memanfaatkan debit air kali yang banyak di Kabupaten itu.

Yang kedua untuk pendingin ikan. Menurutnya, lokasi yang tepat berada pada pesisir yang dekat dengan wilayah tangkapan ikan tuna, yaitu Distrik Masni dan Sidey.

“Tidak ada pabrik es balok juga jadi salah satu penyebab sampah pelastik es banyak dilaut. Dapat sampahnya, hilang PAD nya,” ungkapya.

Terpisah, Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Manokwari, Dedi Ariana mengungkapkan bahwa selama ini, ikan tuna yang dihasilkan dari perairan laut Manokwari, dikirim keluar daeran tanpa ada penarikan retribusi.

“Selama ini kami hanya menandatangani SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) tanpa menarik retribusi. Saya tidak mau ambil resiko penarikan retribusi tanpa dasar hukum,” ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Kata Dedi, selain tidak ada dasar hukum yang jelas, pemerintah Kabupaten Manokwari tidak memiliki fasilitas coolstorage yang bisa menjadi dasar pihaknya melakukan penarikan retribusi SKAI.

Padahal, bidangnya sudah pernah mengusulkan pembangunan coolstorage namun tidak dijawab pemerintah. Kondisi terkini, bidangnya pun tidak lagi mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami bukan dinas, kami masih status bidang. Yang kami usul tidak terjawab. Selama ini SKAI keluar begitu saja, padahal besar pendapatannya jika dilakukan penarikan,” ungkapnya.

1.800 Per Kilo X Ratusan Ton = Potensi PAD Sektor Perikanan Manokwari yang Hilang

Diterangkan Dedi, data terakhir kiriman ikan tuna dari Karantina Pelabuhan sepanjang tahun 2023, berkisar 300-400 ton yang merupakan hasil tangkapan di perairan Manokwari, telah dikirim keluar daerah.

“Beberapa hari lalu saya baru keluarkan SKAI untuk 15 ton ikan tuna. Hanya kertas,” bebernya.

Jika pemerintah memiliki Coolstorage, nelayan akan memilih menyimpan ikan untuk menjaga kesegaran ikan karena wilayah tangkapan dengan wilayah tinggal yang jauh.

“Disitu ada sewa penyimpinan.
Kemudian pasa saat ikan diambil dan dikirim keluar daerah, kita kenakan biaya 1-3 persen per kilo sebagai retribusi dari diterbitkannya SKAI. Tapi selama ini potensi itu hilang begitu saja,” bebernya

Diketahui, harga ikan tuna per kilo di Manokwari berkisar diangka Rp 50.000 – Rp 60.000 per Kilo gram. Jika SKAI ditetapkan 3 persen, maka ada retribusi sekira Rp 1.500 – Rp 1.800 per kilo gram ikan tuna. Bayangkan, sudah kisaran 300 – 400 ton ikan tuna yang keluar dari Manokwari sejak Januari-Agustus 2023.

“Saya pikir bisa untuk jadi dasar hukum, Gubernur Atau Bupati tolong keluarkan surat edaran yang isinya, semua hasil laut yang keluar dari Manokwari harus dibebenkan dengan biaya retribusi. Ini supaya saya pakai sebagai dasar hukum,” tandasnya.

(DTM/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *