MANOKWARI – Pemprov Papua Barat, membahas beberapa rencana menyikapi kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pj Sekda Papua Barat Dr. Jacob Fonataba mengaku pembahasan itu dipimpin Pj Gubernur Papua Barat Drs. H. Ali Baham Temongmere, Jumat sebelumnya.
“Kita bahas anggaran mana yang dikurangi dan mana yang tetap prioritas,” terangnya, Senin (17/2/2025).
Tak sampai di situ, Fonataba juga bergegas ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggelar rapat bersama.
“Dalam rapat itu kita lihat hal-hal prinsip yang diperintahkan untuk program pembangunan. Yang dikurangi nanti dibahas dengan DPR, sehingga program prioritas yang akan dijalankan gubernur dan wagub terpilih,” jelasnya.
Dalam hal ini, ia menegaskan pentingnya kecerdasan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Para kasubag keuangan dan bendahara OPD, dimbau memberi data solid terkait postur anggaran.
“Kita merubah dengan sangat bijaksana dan usahakan tidak ada yang dikorbankan, apalagi program prioritas pembangunan,” pesannya.
Fonataba menyebut salah satunya sosialisasi RPJMD 2025 yang telah digelar, menjadi acuan yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan tahun 2026.
“Anggaran pos yang dipangkas itu nanti kita bahas bersama untuk ditindaklanjuti,” singkatnya.
Kebijakan efisiensi anggaran lebih kepada potongan 50 persen perjalanan dinas, kegiatan seremonial, publikasi, percetakan serta pembatasan honorium, bukan tenaga honorer.
(RED/NN)
