Pj Sekda Papua Barat Sebut Rancangan Perampingan OPD Sudah Ada

Pj Gub Waterpauw berjabat tangan dengan Pj Sekda Papua Barat usai serimonial sertijab, Senin (11/9/2023) malam tadi.

MANOKWARI – Pemerintah Papua Barat sudah memiliki rancangan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 47 OPD (Dinas, Biro dan Badan) menjadi 30 OPD. Meski begitu, masih banyak mekanisme yang harus dilalui untuk menetapkan itu.

Penjabat Sekda Papua Barat, Jacob Fonataba, Senin (18/9/2023) mengatakan, jumlah itu masih akan memenuhi kajian sebelum akhirnya disetujui. Sebab, perampingan itu harus sesuai dengan prioritas pembangunan.

“Untuk perampingan OPD sementara ini masih dalam proses. Nanti harus di setujui pemerintah pusat dulu. Tapi yang jelas, rancangannya sudah ada,” terangnya

Sebelumnya, Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menyebut, usulan perampingan itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas fungsi dan program serta penggunaan anggaran.

Selain penghematan anggaran, perampingan juga akan lebih efektif dan efisien serta memudahkan pemerintah untuk melakukan kontrol dan pengawasan.

Berikut Daftar OPD di Papua Barat Dengan Status Belum Perempanginan :

Daftar OPD
A. Sekretariat dan Inspektorat

  1. Sekretariat Daerah (Setda)
  2. Inspektorat
  3. Sekretariat Majelis Rakrat Papua Barat (MRPB)
  4. Sekretariat DPR

B. Biro Provinsi Papua Barat

  1. Biro Pemerintahan
  2. Biro Hukum Setda
  3. Biro Humas dan Protokoler Setda
  4. Biro Administrasi Pembangunan Setda
  5. Biro Mental dan Spiritual Setda
  6. Biro Perekonomian dan Kerjasama Setda
  7. Biro Layanan Umum Setda
  8. Biro Organisasi Setda
  9. Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda
  10. Biro Otsus Setda

C. Badan Provinsi Papua Barat

  1. Badan Penghubung Daerah (BPD)
  2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
  3. Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbangda)
  4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
  5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
  6. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
  8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
  9. Badan Pendapatan Daerah (Bappenda)

D. Dinas Provinsi Papua Barat

  1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
  3. Dinas Ketahanan Pangan (Diskepang)
  4. Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB)
  5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP)
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
  7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus)
  8. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP)
  9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (KPMK)
  10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoperstatistik)
  11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
  12. Dinas Pendidikan (Disdik)
  13. Dinas Kesehatan (Dinkes)
  14. Dinas Sosial (Dinsos)
  15. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distrannaker)
  16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinnakkeswan)
  17. Dinas Perhubungan (Dishub)
  18. Dinas Kehutanan (Dishut)
  19. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH)
  20. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM)

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *