MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, M.Si menyampaikan Rancangan APBD Papua Barat 2023 mencapai Rp.7,62 triliun.
Gambaran singkat RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, dengan fokus percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Dalam koridor Otonomi Khusus, peningkatan kualitas SDM unggul dengan dukungan infrastruktur dasar juga konektifitas wilayah untuk pembangunan berkelanjutan,” ujarnya saat sidang Paripurna Penyerahan Raperda APBD tahun anggaran 2023 kepada DPR Papua Barat, Senin (5/12/2022) di Manokwari.
Pendapatan tahun 2023 dari PAD Rp.626,8 miliar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ain-lain PAD yang sah.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp.6,99 triliun terdiri dari dana perimbangan, dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Belanja Rp.8,18 triliun dengan uraian Belanja operasional Rp.3.52 triliun terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Kemudian belanja modal Rp.2,12 triliun terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap, dan Belanja tidak terduga.
Dengan demikian selisih sisa lebih perhitungan tahun anggaran Rp.605 miliar.
“Kami harap rancangan APBD segera dibahas dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang,” harap Waterpauw.
Dokumen RAPBD Papua Barat diterima Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, dan akan dilanjutkan dengan pandangan Fraksi serta penetapan. (ELS/NN)
