Ribuan Hektar Lahan Berpotensi jadi Benteng Ketahanan Pangan Papua Barat

Rakornis perluasan sawah dan optimalisasi lahan tahun 2024 se-Papua Barat-Papua Barat Daya di kantor gubernur, Senin (13/11/2023). (Foto: ELS)

MANOKWARI – Provinsi Papua Barat memiliki 15 ribu hektar lahan dengan potensi bisa mendongkrak kemandirian pangan. Ini sejalan dengan instruksi presiden Jokowi tentang ketahanan pangan.

Plt Sekda Papua Barat Jacob Fonataba mengatakan impor beras ke Indonesia, terganggu akibat perang. Pasalnya ada negara yang membatasi bahkan menutup.keran impor beras.

“Langkah strategis pemerintah pusat diantaranya bagaimana menjaga ketahanan pangan negara hingga daerah,” terangnya usai rakornis perluasan sawah dan optimalisasi lahan tahun 2024 se-Papua Barat-Papua Barat Daya di kantor gubernur, Senin (13/11/2023).

Strategi itu, kata dia lagi diatur pemerintah dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas milik TNI dan Polri. Dengan demikian, rakornis itu diakui untuk menginventarisir data.

“Pj gubernur instruksikan optimalkan lahan potensial sebagai jawaban akan kebutuhan pangan. Misalnya bagaimana agar produksi beras naik,” kata Fonataba.

“Kita punya lahan potensial tapi 75 persen masih datangkan beras dari luar. Nah, untuk mencegah kelangkaan, bagaimana kita maksimalkan lahan yang ada” tambahnya.

Salah satu contoh adalah program cetak sawah 4 ribu hektarĀ  tahun 2016, dibantu pihak TNI. Hanya saja masih terkendala dengan SDM (petani), peralatan hingga pupuk dan obat-obatan termasuk irigasi.

Plt Sekda Papua Barat Jacob Fonataba memberi keterangan pers kepada wartawan perihal lahan potensial untuk ketahanan pangan. (Foto: ELS)

Apalagi saat ini petani milenial enggan mengandalkan cangkul melainkan lebih memilih menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah.

Program cetak sawah di Papua Barat berjalan hingga 2019, diantaranya di Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, Bintuni, Fakfak dan Teluk Wondama.

“Bagaimana merancang model agar menarik. Bukan hanya sumber penghasilan petani, tapi sekaligus menjawab kemandirian pangan sehingga tak lagi memesan beras dari luar,” ujar Fonataba lagi.

Program ketahanan pangan tersebut tidak hanya padi dan beras melainkan juga pangan lain seperti ubi-ubian dan sebaginya.

“Kita lihat yang mana potensi di masyarakat, itu dikembangkan ke depan,” singkatnya.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *