Segini Besaran Rancangan Perubahan APBD 2023 Papua Barat

Penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda tentang Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023, Pemprov Papua Barat ke DPR Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (7/9/2023). (Foto: ELS)

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat, menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kamis (7/9/2023) di Manokwari.

Komposisi rencana anggaran setelah perubahan APBD 2023, dengan total belanja daerah APBD induk TA 2023 Rp.2.338.833.246.207, naik menjadi Rp.2.741.219.593.388.

Sementara pendapatan induk sebelum perubahan APBD TA 2023 Rp.4.910.620.880.589, naik menjadi Rp.5.065.830.794.467.

Penjabat Sekda Papua Barat Yacob Fonataba menerangkan APBD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang diatur dalam peraturan daerah (perda).

Susunan perubahan APBD 2023 merujuk pada kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran, termasuk target, kinerja program dan kegiatan, serta sub-kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD 2023 sebagai agenda pembangunan Papua Barat, disusun mengacu pada kebijakan nasional dalam program kerja tahun 2023, bersifat wajib dilaksanakan.

Prioritas program dengan penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada masalah strategis yang relevan di tingkat nasional dan provinsi, serta isu-isu penting dalam penyelenggaraan layanan dasar.

Hal ini sejalan fungsi utama instansi daerah dan memperhatikan saran dari dewan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Demikian gambaran umum Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. semoga semua proses lancar hingga penetapan,” ujarnya mewakili Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.

Paripurna dilanjutkan penyerahan pidato pengantar dan materi rapat yang diserahkan kepada Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor.

Rapat lalu diskors untuk melanjutkan proses hearing.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L. Mansawan, didampingi Ketua DPR Orgenes Wonggor; Wakil Ketua II Saleh Siknun, Wakil Ketua IV Cartenz Malibela dan sejumlah legislator.

Menurut Ranley, DPR Papua Barat telah membahas KUA dan PPAS perubahan APBD 2023. Kemudian disepakati untuk penetapan Perda tentang Perubahan APBD 2023.

Rapat juga dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten lingkup Pemprov Papua Barat, pimpinan perangkat daerah, serta kepala bagian.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *