JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menegaskan, bendahara partai yang tak becus kelola uang partai baiknya dipolisikan.
“Kalau tidak jelas seperti itu, DPC segera menempuh jalur hukum, terangnya di Lantai 2 Gedung DPP PDI Perjuangan, Selasa (28/5/2024).
Penegasan ini menyusul keluhan DPC PDIP Kaimana, soal pertanggungjawaban dana saksi Rp.217 juta dari DPP yang tak jelas ujungnya.
Menurut dia DPC diberikan kewenangan sesuai ADRT partai, termasuk peruntukan dana saksi Pilpres dan Pileg Februari lalu.
“Jika memang tidak dibayarkan, segera laporkan hal itu ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Hasto juga menyinggung rencana reshuffle DPC PDI Perjuangan Kaimana yang dilaporkan Ketua DPC Matias Mairuma. Disebutkan akan ada pertemuan dalam waktu dekat, sekaligus membahas persiapan Pilkada.
“Tetap solid berjuang agar kita jadi pemenang di Kabupaten Kaimana,” pesannya.
Mathias Mairuma berharap apa yang sudah disampaikan menjadi pesan penting agar masalah ini segera diselesaikan.
“Segera kembalikan agar digunakan untuk pengembangan ke depan, apalagi waktu Pilkada sudah sangat dekat,” ucapnya.
Diakui DPC Kaimana telah melakukan penjaringan dan dilaporkan ke DPD juga ke DPD.
(RLS/NN)