JAKARTA – Maraknya informasi terkait pemangkasan anggaran pada beberapa lembaga kementerian, mengalir deras di publik bahkan pula di media sosial.
Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma SH, M.Hum menyarankan agar pemerintah tidak gegabah dalam hal ini.
“Pangkas anggaran dalam rangka efisiensi itu memang terlihat bagus. Akan tetapi saya ingatkan pemerintah tidak gegabah. Pos-pos yang krusial seharusnya tidak dipangkas,” demikian rilisnya, Jumat (6/2/2025).
Ia kaget dengan pangkas anggaran tambahan APBN Rp.8 triliun dari RP.33,5 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Menurut saya ini sangat besar dibanding dengan yang lain. Aspek pendidikan dasar dan menengah harus dipertahankan,” ujarnya.
Senator Papua Barat ini juga mengkritik transfer ke daerah. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) Rp.50,59 triliun.
“Saya harap ini tidak berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah, terutama daerah-daerah otonomi khusus di Tanah Papua. Kebijakan ini jangan sampai kontra produktif terhadap pembangunan yang sedang masif digalakkan di Tanah Papua”, tambah Filep.
Hal lain yang membuat kaget dirinya adalah pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025.
Ia prihatin sebagai unsur pimpinan komite DPD RI yang membidangi pendidikan, dengan harapan efisiensi Rp.306 triliun bisa dicapai.
“Solusinya bisa dimulai dengan mengevaluasi keberlanjutan beberapa Proyek Strategis Nasional, kemudian evaluasi program-program yang salah arah atau tumpang tindih di kementerian,” pungkas Filep.
(IST)
