MANOKWARI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat, mengejar realisasi serapan anggaran yang baru mencapai 26,78 persen hingga Juni 2023.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMK Legius Wanimbo, membeberkan penyebabnya. Salah satunya belum adanya pejabat kepala dinas definitif.
“Tidak semata-mata mengejar serapan anggaran, tetapi harus pastikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/7/2023).
“Misalnya kalau pun pengusaha haruslah orang asli Papua, karena Otonomi Khusus,” tambahnya lagi.
Legius juga memastikan beberapa program yang diupload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa.
“Laporan yang saya terima menunjukkan progres penngkatan, yang artinya sudah ada beberapa program yang masuk. Saya optimis realisasi anggaran kita bisa maksimal,” bebernya.
Legius pun mengagendakan rapat internal untuk memantapkan rencana program yang terhambat. Apalagi belum lama ini DPR merekomendasikan catatan terkait program yang belum berjalan.
“Kita harus gerak cepat untuk ke sana, masyarakat menunggu pelayanan, dampaknya ke mereka,” pungkasnya.
(ELS/NN)
