Sinkronisasi Apik Legislatif-Eksekutif Jateng Siap Diterapkan di Papua Barat

Kunjungan Kerja Komisi III DPR Papua Barat ke DPR Jawa Tengah, Rabu (23/3). Foto : Ist/Rls/NN)

SEMARANG – DPR Papua Barat menemukan sejumlah langkah maju yang diterapkan DPR Jawa Tengah dalam pengelolaan APBD dan juga PAD. Berkat kerjasama apik legislatif dan eksekutif, Jawa Tengah nangkring 10 besar nasional nilai anggaran pendapat dan belanja daerah tertinggi.

Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi sendiri dalam mengelola dokumen pelaksanaan APBD dengan Rp.28 triliyun per tahun. Aplikasi itu berbeda dengan aplikasi SIPD, SIMDA dan SMIS.

Tak heran DPR dan Eksekutif yang berjalan seirama sehingga menghasilkan program tepat sasaran yang berujung pada meningkatnya penyerapan anggaran.

“Dalam pembahasan APBD di sini (Jateng), kekuasaan penuh penetapan anggaran di tangan DPR. Terbalik kalau di Papua Barat, DPR hanya ketok palu, semua anggaran ditentukan pemerintah daerah,” beber Ketua Komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo melalui rilis tertulis, Rabu (23/3).

Dalam kunker dengan Komisi C DPR Jateng itu juga ditemukan fakta jika pembahasan anggaran tidak tergesa-gesa sehingga semua program APBD dapat diakomodir.

Untuk APBD Jateng juga berasal dari pajak dan retribusi badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola air bersih hingga ke kabupaten/ Kota. Juga penyertaan modal ke bank daerah dan pendapatan pajak kendaraan bermotor dari Samsat kabupaten/ Kota.

“Di Papua Barat menunggu dengan alasan biaya operasional. Di sini semua dilakukan dengan sistem menjemput bola,” sebutnya lagi.

Hal lainnya adalah koordinasi dan evaluasi bersama eksekutif dan legislatif untuk menggenjot pendapatan daerah, dengan mengundang komisi DPR yang membidangi keuangan. Sementara koordinasi seperti itu tidak dilakukan di Papua Barat.

Kadakolo mengaku banyak catatan khusus yang bisa diterapkan di Papua Barat. Seperti keuangan daerah, sistem, mekanisme pembahasan APBD yang harus transparan hingga pembahasan dokumen yang mendadak.

Kunker Komisi III DPR Papua Barat diterima Wakil DPR Jawa Tengah didampingi ketua Komisi C, Kepala BPKAD, Badan Penanaman Modal dan investasi, Biro Perekonomian, Bapenda dan Dirut BUMD Jawa Tengah. (rls/nn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *