Mandenas Akan Bertemu Panglima TNI, Bahas Beragam Aksi Penembakan di Papua



Yan Permenas Mandenas, Anggota Komisi I DPR RI. (pzk/nn)

MANOKWARI, NokenNews.com – Beragam aksi penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada sejumlah wilayah di provinsi Papua, mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPD RI Papua, Yan Permenas Mandenas.

Menurutnya aksi penembakan tak bisa diselesaikan hanya dengan mengkritisi dan berteriak, tetapi bergerak cepat dan mengambil langkah tepat bersama.

Mandenas pun mengaku secepatnya akan bertemu Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta.

“Saya akan bertemu Panglima TNI untuk mengevaluasi, kebetulan saya bertugas membidangi pertahanan. Hal yang sama dilakukan dengan beberapa satuan tugas pengamanan yang lain,” sebutnya saat berada di Manokwari, Rabu (28/10/2020).

Ia menilai sudah cukup cucuran air mata dan rasa sakit serta kecewa yang selama ini dialami masyarakat asli Papua, terutama di daerah yang sering terjadi aksi baku tembak antara aparat dan gerombolan KKB.

Pria bernama lengkap Yan Permenas Mandenas ini, juga sangat setuju penarikan pasukan non organik dari Tanah Papua. Pasalnya, Papua bukan merupakan Daerah Operasi Militer (DOM).

“Saya ikut mendorong penarikan pasukan non organik. Kita semua dambakan konflik dari aksi tembak-menembak ini segera berakhir,” tegasnya.

Pria lulusan Universitas Cenderawasih Jayapura Papua tahun 2008 ini, mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat termasuk DPRD di daerah konflik, agar bertemu pemerintah pusat.

Langkah ini dinilai penting untuk menyikapi situasi di beberapa daerah di Papua, yang masih saja terjadi aksi penembakan.

“Sampaikan pokok pikiran yang strategis dan kebijakan daerah yang relevan, sesuai situasi real (benar terjadi), agar pemerintah pusat juga memahami situasi konflik yang masih berlangsung di Papua,” tegasnya.

Sebelumnya, sederet aksi baku tembak antara aparat TNI/Polri dan KKB terjadi di beberapa wilayah, seperti di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dan sejumlah wilayah lain di provinsi Papua.

Sayangnya, masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam kepentingan apa pun, justru menjadi korban. Akses mereka untuk beraktivitas menjadi terbatas karena khawatir akan keselamatan. (pzk/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan