Pansus DPR-RI Jangan Abaikan Kewenangan Dalam Revisi UU Otsus



Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor. (red/nn)

MANOKWARI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Orgens Wonggor meminta Pansus DRP-RI memperhatikan salah satu poin penting dalam revisi UU Otsus 21 Tahun 2001, yakni kewenangan daerah.

Menurutnya, kewenangan dalam UU Otsus lebih krusial dan sangat penting dibandingkan opsi atau merevisi pasal tambahan anggaran dan pemekaran daerah di Papua.

“Selama ini kewenangan Otsus sering bertabrakan dengan aturan atau pun UU sektoral. Jika kewenangan daerah masih minim, sampai kapan pun masalah Papua tak akan selesai,” tegas Wonggor, Senin (3/5/2021) di Manokwari.

Ia menilai kebijakan pusat dengan merevisi pasal terkait anggaran dan pemekaran daerah, bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah Papua.

“Bukan hanya soal menambah anggaran atau menambah pemekaran, itu bukan menyelesaikan akar masalah di Papua,” paparnya lagi.

Wonggor lantas mencontohkan kewenangan yang terbatas dalam UU Otsus Papua. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raprdasus) yang selalu mentok di pusat. Berbagai usulan Raperdasus yang diharapkan menjadi payung hukum, malah tak diakomodir kemudian.

“Raperdasus itu dibutuhkan menjadi Perdasus sebagai payung hukum pelaksanaan UU Otsus di daerah. Ini yang harus diperhatikan pemerintah ousat juga,” bebernya.

Dengan demikian, pembahasan revisi UU Otsus di pusat wajib melibatkan perwakilan dari Papua dan Papua Barat.

Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, juga menilai tambahan anggaran dan pemekaran bukan sebagai solusi untuk Papua. Yang lebih dibutuhkan adalah kewenangan.

“Banyak keluhan dari Otsus 21 tahun 2001. Saat Rapat dengar pendapat Oktober 2020, masyarakat adat menolak kelanjutan Otsus. DPR RI jangan hanya fokus di anggaran dan pemekaran,” singkat Maxsi. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan