MANOKWARI – Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) menyiapkan kader terbaik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Letjen TNI (purn) Onisimus Wayangkau mengatakan keputusan calon menjadi hak penuh DPP (pusat).
Hal itu merujuk dari syarat yang ditentukan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus)
“Juga termasuk hasil lobi partai yang lain untuk dukungan ke siapa nantinya,” ujar Onisimus, Rabu (19/6/2024).
“PDI-P siapkan tiga kader, dua maju pemilihan gubernur, satu untuk calon wakil gubernur,” ujarnya lagi.
Dua kader yang disiapkan adalah Elisa Kambu bupati Asmat dan Samsudin Anggiluli bupati Sorong Selatan.
Onisimus mengaku belum menentukan bakal calon karena masih melihat perkembangan politik selama beberapa waktu ke depan sambil menunggu keputusan DPP.
“Saya dan Elisa disiapkan untuk pilgub, Samsudin untuk calon wagub Papua Barat Daya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua keputusan di tangan DPP,” bebernya.
Ia menyebut mekanisme partai berjalan usai Rakerdasus untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, diantaranya akan ada tim survei nasional.
Setelah keputusan DPP, kata Onisimus lagi, calon yang mendapat rekomendasi kemudian mendaftar secara administrasi. Dan kemudian mengantongi surat tugas partai yang diberi batas waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat.
“DPP beri waktu 14 hari kepada bacalon untuk sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu tim survei turun dan cek bagaimana respon masyarakat terhadap bacalon. Itu salah satu kriteria untuk dapat rekomendasi partai,” paparnya.
Ia menambahkan syarat lainnya adalah bersih diri yang artinya calon tidak tersangkut atau sedang berhadapan dengan masalah hukum. Ini dianggap penting karena berhubungan dengan tugas ke depan sebagai kepala daerah.
“Secara pribadi saya inginkan yang maju atau kita mengusung orang yang menjalankan tugas negara. Kalau ingin Papua maju, harus cari pemimpin yang baik,” pesannya.
“Saya bicara sebagai putra daerah, bukan karena saya mau maju, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi demi kemajuan tanah Papua,” singkatnya.
(ELS/NN)
.
.
