Tujuh Catatan DPR Papua Barat untuk Eksekutif, Berikut Rinciannya

Rapat Paripurna DPR Papua Barat Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023). (Foto: ELS)

MANOKWARI – DPR Papua Barat merespon pidato pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dengan 7 catatan lewat pandangan umum fraksi, Rabu (29/11/2023).

Pertama Pendidikan, terkait transparansi seleksi bidang pendidikan mahasiswa asli Papua ke luar negeri, termasuk ke sejumlah PTN/PTS.

Kemudian pembebasan lahan yang menghambat 14 program fisik Rp 53.215.340.000 miliar, untuk dilaksanakan tahun 2024. Penyelesaian bonus atlit PON XX Papua untuk persiapan ke PON XXI Aceh dan Sumut 2024.

Kedua mempercepat pembangunan rumah sakit rujukan di bidang kesehatan termasuk pengadaan sarana prasarana alat kesehatan untuk merawat pasien rujukan.

Ketiga, pembangunan proporsional infrastruktur jalan, jabatan, drainase dan air bersih oleh PUPR dan Kantor DPR dan MRP PB tahun 2024. Selain itu tapal batas wilayah dari segi pemerintah dan adat oleh Bappeda. Berikut, alokasi dana dan pekerjaan yang lebih besar di APBD 2024 untuk pengusaha asli Papua.

Keempat, pengamanan aset kompleks kantoran gubernur dari musibah kebakaran dengan membangun pangkalan Damkar oleh BPBD. Antisipasi serupa untuk kebakaran hutan seperti yang terjadi di Distrik Bomberay Fakfak. Sementara untuk mengantisipasi aksi pencurian dengan mendirikan pos Satpol PP sesuai kebutuhan.

Kelima, perlunya suntikan anggaran untuk menggenjot pendapatan daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2024.

Keenam, dukungan gabungan fraksi untuk program Umroh dan Wisata Rohani, dengan mengedepankan kriteria peserta yang lebih selektif dari kabupaten/kota oleh Biro Kesra dan Biro Hukum Setda Papua Barat.

Berikutnya dukungan anggaran untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa guna merampungkan aplikasi bagi pengusaha OAP, sosialisasi produk Perdasi dan Perdasus serta langkah kongkrit untuk Pemilu Adat dengan landasan Pergub dan Permendagri.

Ketujuh, Badan Perindag mengantisipasi kelangkaan BBM subsidi termasuk mengantisipasi antrian kendaraan di SPBU terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Juru bicara gabungan fraksi Saul Rante Lembang menyebut DPR memahami gambaran RAPBD yang sedikit dibanding sebelumnya, yakni pendapatan Rp 3.828.192.840.048 triliun dan belanja Belanja 4.586.649.130.308 triliun.

“Kami merespon program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya dalam KUA/PPAS dan RAPBD nantinya,” terangnya.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *