MANOKWARI – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta ikut membackup proses pembangunan di Provinsi Papua Barat. Ini terungkap saat pembekalan Antikorupsi untuk Pejabat Negara di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (2/11/2022).
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengaku pimpinan KPK perlu menaruh perhatian terhadap Papua Barat.
Waterpauw menyebut banyak hal yang membutuhkan perhatian dari KPK, termasuk dirinya yang dipercayakan sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat di daerah.
“Saya masuk sebagai penjabat gubernur sudah di tengah jalan. Tetapi intinya penjabat gubernur melaksanakan kebijakan percepatan dari pemerintah pusat ke daerah,” terang Waterpauw.
Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas), diyakini berhasil dengan sistim satu komando. Integritas itu baik kepala daerah, DPR dan MRP berada di bwah satu komando dari pemerintah pusat.
“Jika semua satu komando antara pusat dan daerah, integritas terhadap Negara dapat terpatri dengan baik,” kata Waterpauw.
Roma Megawanti P. Waterpauw, S. Kom., M.Si menilai penguatan antikorupsi dengan melibatkan isteri pejabat sangat positif. Terutama sedikit banyak mengetahui monitoring dan supervisi kehadiran KPK di daerah.
“Terima kasih, kami para isteri dilibatkan sehingga kami juga bisa mengingatkan para suami,” singkatnya. (RLS)
.
.
