MANOKWARI – Direktur RSUD Manokwari drg. Yannie Febby Martina Lefaan, Sp.,PM menyampaikan beberapa keterbatasan layanan Kesehatan. Meski demikian sejumlah kebijakan diambil untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.
drg. Yannie juga membentuk tim khusus yang bertugas menampung beragam masalah di lingkungan kerja RSUD.
Ia mengungkap setidaknya enam masalah yang dihadapi :
- Masalah ketersedian Darah kepada pasien terutama bagi ibu melahirkan.
- Penyediaan obat-obatan yang tidak mencukupi sesuai kebutuhan pasien sehingga pihak RSUD selalu menyarankan pasien untuk membeli obat keluar.
- Fasilitas Alat Kesehatan menjadi masalah serius.
- Masalah tenaga kesehatan masih terbatas.
- Masalah pasien yang tidak paham dengan alur pelayanan BPJS.
- Beban tugas yang harus ditangani petugas kesehatan.
Salah satu yang disoroti adalah klaim BPJS yang setidaknya menjawab operasional RSUD, sebab biaya rawat satu pasien lebih besar dari klaim BPJS.
Contoh lain terkait stok darah yang dibeli RSUD ke PMI. Sayangnya tsk bisa langsung digunakan karena harus diperiksa kembali. Apalagi RSUD Manokwari belum memiliki UTD (unit transfusi darah).
Bayangkan jika satu pasien bersalin membutuhkan 14 kantong darah. Tidak dipungkiri pihak RSUD meminta keluarga ikut menyiapkan stok darah atau membawa pendonor ke rumah sakit.
Tak hanya itu, RSUD terkendala dengan terbatasnya tenaga kesehatan dan sesekali ke PMI untuk mengecek kebutuhan darah yang bisa menghambat pelayanan kesehatan.
Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum berjanji mencari solusi untuk menjawab sederet keluhan layanan kesehatan RSUD. Salah satunya, membawa aspirasi itu kepada kementerian kesehatan.
“Saya yakin tidak hanya RSUD Manokwari tapi rumah sakit Provinsi dan kabupaten lain di Papua Barat juga menghadapi masalah yang sama,” ujar Filep, Jumat (15/11/2024).
Menurut dia, Komite III akan menyurati kepala daerah jika kendala pelayanan kesehatan bisa diminimalisir dengan menggunakan APBD.
“Sebaliknya, komite III bersurat ke kementerian kesehatan jika ditangani dengan APBN,” singkatnya.
Pada intinya ia menyebut semua masalah layanan kesehatan di Papua Barat, masuk perhatian komite III sesuai bidang yang ditanganinya.
(RLS/NN)
