MANOKWARI – Masa jabatan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, SH., M.Si, akan berakhir 12 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat karateker hingga Pilkada 2024.
Kementerian Dalam Negeri masih dalam proses menerima usulan berbagai pihak untuk penjabat gubernur untuk mengisi jabatan di 5 provinsi yang berakhir Mei 2022.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Deny Irwan mengatakan usulan itu ditindaklanjuti dengan peninjauan dari segi profil dan juga pengalaman jabatan. Hasilnya nanti akan diserahkan Kemendagri kepada Presiden RI Joko Widodo.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat Roberth Rumbekwan mengaku Pemprov Papua Barat juga mengusulkan calon karateker ke pemerintah pusat.
Meski tak menyebut siapa nama calon yang diusulkan, namun tentunya pengajuan ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan akan diseleksi oleh Kementrian Dalam Negeri.
Menurut dia siapa pun sosoknya yang nanti ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjabat karateker gubernur Papua Barat, tentu merupakan pilihan terbaik dengan berbagai pertimbangan yang matang.
“Pimpinan boleh saja berganti tetapi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat harus dipastikan tetap berjalan,” ujarnya saat penutupan Musrenbang Otsus, Rabu (20/4) malam di Manokwari.
Ia meyakinkan publik jika pelayanan pemerintahan Provinsi Papua Barat tetap berjalan normal di penghujung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur.
“Semua aktivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa. Pengabdian kepada Negara dan masyarakat paling utama,” bebernya lagi.
Sejauh ini sudah ada beberapa calon karateker yang belakangan santer mencuat, salah satunya Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP) Kemendagri Komjen Pol Paulus Waterpauw.
Namun desakan perpanjangan masa jabatan gubernur juga disuarakan Aliansi Peduli Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur Papua Barat. Aksi demo Kamis (21/4) di Manokwari menuntut jabatan Gubernur Dominggus Mandacan diperpanjang pemerintah pusat.
Jika usulan itu dimentahkan pemerintah pusat, mereka mengajukan nama Nataniel Mandacan sebagai gantinya. Nataniel sendiri saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemprov Papua Barat. (RED/NN)
