MANOKWARI – Program Transmigrasi digaungkan pusat untuk tanah Papua termasuk Papua Barat, ditolak masyarakat, mahasiswa dan DPR Papua Barat.
Bahkan seluruh fraksi DPR Papua Barat, satu suara menolak program transmigrasi saat rapat dengar pendapat di Manokwari, Senin (18/11/2024).
Rapat yang membahas isu transmigrasi melibatkan DPR, mahasiswa serta dinas transmigrasi dan tenaga kerja Provinsi Papua Barat.
“Berkaca dengan dinamika yang berkembang di Manokwari, ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak transmigrasi. Kami sebagai Dinas Teknis menunggu keputusan resmi dari DPR Provinsi Papua Barat dan arahan bapak Gubernur,” ujar Plt. Kadisnakertrans Papua Barat Jandri Salakory, SE, MM kepada nokennews.com, Selasa (19/11/2024).
Ia mengaku masih menunggu petunjuk serta arahan dari Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere. Apalagi Papua Barat memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 tahun 2022 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Penempatan Transmigrasi.
Kata Jandri, yang cenderung dilakukan adalah program Transmigrasi Lokal, bukan mendatangkan para Transmigran dari luar pulau Papua ke Papua Barat. Ini pun sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya.
Berikut program Trans lokal pada lokasi :
1. Kawasan Trasmigrasi Werianggi – Werabur Kabupaten Teluk Wondama.
2. Kawasan Trans Tomage – Bomberai Kabupaten Fakfak.
3. Kawasan Trans Manokwari Selatan, SP Dembek dan SP Maibuki.
4. Kawasan Prafi yaitu SP Armeos, SP Meyesta dan SP. Inya.
Menurut dia program trans lokal memang dikhususkan untuk warga lokal.
“Lebih kepada pemberdayaan masyarakat lokal. Mungkin dari sisi lingkungan tempat tinggal yang tak layak, padat, kumuh atau rawan bencana,” paparnya.
Selain itu transmigrasi lokal diyakini ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta di arahkan untuk memajukan Bidang pendidikan dan kesehatan termasuk sarana dan prasarana yang kemudian ikut menentukan angka indeks pembangunan manusia (IPM) serta mengurangi angka kemiskinan.
Ia menegaskan kembali program trans lokal bukan mendatangkan orang dari luar masuk ke Papua, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini juga tidak menerima orang dari luar masuk ke Papua Barat.
“Mindset masyarakat, program transmigrasi adalah memindahkan orang dari luar masuk ke Papua, Itu keliru,” bebernya.
Dari informasi yang dihimpun menyebut penolakan program transmigrasi disampaikan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor kepada penjabat gubernur saat pertemuan Forkompimda di Kantor Gubernur, Selasa sore 19 November 2024.
(ELS/NN)
