MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menekankan tujuh acuan kerja awal tahun 2024. Selain itu kebijakan pusat masuk atensi Pemprov Papua Barat.
Pertama, penyelesaian secepatnya Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) dengan tujuan melancarkan program kerja OPD.
Kedua, soal alokasi anggaran terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 14 Februari nanti. Yang terbaru, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp.55.044 miliar sudah beres.
Ketiga masih terkait anggaran Pemilu, terutama soal pengamanan. Pj Gub ABT mengatakan hal yang sama juga diperhatikan untuk Pilkada yang dijadwalkan bulan November.
Keempat lebih kepada kontrol penggunaan anggaran termasuk laporan pertanggungjawaban APBD 2023 yang sering terhambat karena berbagai faktor internal.
Kelima terkait dana hibah bansos yang lebih merinci pada laporan pertanggungjawaban. Ini diakui sangat penting agar terhindar dari jeratan masalah hukum.
Keenam khusus untu biro organisasi yang diminta menginventarisir ASN, terutama yang masuk masa pensiun dan jabatan yang masih kosong.
“Itu agar dikonsultasikan lagi agar organisasi kita berjalan sesuai dengan aturan,” pesannya Selasa 9 Januari 2024.
Soal inventarisir, Pj Gub ABT tak lupa mengingatkan masalah krusial yang sering dihadapi pemprov yakni hak ulayat. Ia juga meminta menginventarisir utang-piutang yang belum selesai.
Tujuh poin itu disampaikan untuk kemudian menjadi perhatian seluruh OPD dan juga biro, yang nantinya akan ada evaluasi bersama bulan Februari.
Ia juga menyebut jabatan yang diisi pelaksana tugas atau pelaksana harian sesegera mungkin diganti dengan pejabat defenitif.
(RED/NN)
