MANOKWARI – Pemprov Papua Barat, buka suara terkait keluhan dukungan anggaran pendampingan Pilgub untuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Penjabat Sekda Papua Barat Jacob Fonataba mengaku anggaran tersebut belum tercover dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).
“Kita akan tinjau kembali anggaran pendampingan sesuai tugas MRPB untuk mempertimbangkan dan menyetujui calon gubernur-wakil gubernur,” ujarnya, Jumat (26/7/2024).
Pemprov juga sedang menunggu kepastian jumlah kandidat yang bertarung di Pilgub nanti. Hal itu penting untuk menyesuaikan besaran anggaran yang akan digunakan.
Tugas MRPB dalam hal memberi pertimbangan dan persetujuan, sesuai dengan amanat Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Menurut dia, pemprov juga membutuhkan kejelasan dan keabsahan asal daerah calon dengan pengakuan dari lembaga adat setempat.
Wakil Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, sebelumnya menegaskan tugas MRPB sama seperti penyelenggara untuk Pilgub, termasuk ikut memelihara Kamtibmas. Sayangnya pihaknya belum menerima hibah Pilkada 2024.
“Kami jadi ragu untuk tugas menjaga keaslian orang Papua jika anggarannya minim. Ini menghambat verifikasi untuk telaah hasil musyawarah adat bakal calon,” terangnya.
Apalagi, sambung Maxsi, MRPB telah menerima aduan soal keaslian calon yang diragukan. Pihaknya juga harus turun ke wilayah adat untuk memproteksi yang tentu membutuhkan anggaran.
“Ini jadi masalah. Saya ragu untuk pertimbangan dan keaslian itu kalah anggarannya minim,” pungkasnya.
(ELS/NN)
