MANOKWARI – Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar, mendesak pembayaran hak Ulayat yang belum diperoleh dari aktivitas minyak dan gas bumi BP Tangguh yang berjalan lebih 15 tahun terakhir.
Ini disampaikan saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan juga Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, Senin (24/11/2015).
Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar Nuh Inai mengklaim masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak dari kehadiran proyek migas.
Senada, Ketua Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar Hendrikus Sorowat menegaskan hak Ulayat 9 sumur di wilayah Train III segera dibayar.
Pemprov dan Pemkab, diminta segera menindaklanjuti tuntutan adat yang dimaksud agar masyarakat adat Sebyar mendapat keadilan juga kesejahteraan.
Aspirasi ini diajukan dengan dukungan berbagai pihak seperti tokoh agama, perempuan, dan pemuda, sebagai langkah nyata menyuarakan hak mereka yang telah lama belum terpenuhi.
(NLM/NN)
