MANOKWARI – Evaluasi Jabatan di Pemprov Papua Barat mendapat sorotan dari intelektual Arfak Lasarus Indouw. Ia menilai ada unsur nepotisme dalam hal itu.
“Terkesan seperti ada nepotisme untuk evaluasi lelang jabatan itu,” ujarnya kepada nokennews.com, Senin (13/3/2023).
Dikatakan Nepotisme karena hanya beberapa jabatan yang dievaluasi. Ia menyebut jabatan Asisten II, Bappeda, Pemberdayaan Perempuan, PUPR dan Dinas Perikanan yang tak masuk daftar evaluasi.
“Yang evaluasi siapa?, Kalau dari Kemendagri atau Menpan RB juga LAN okelah. Keliru kalau kita sendiri sesama pejabat yang evaluasi,” sebutnya.
Lasarus juga menilai evaluasi yang dilakukan sendiri oleh pejabat kepada sesama pejabat di daerah merupakan hal yang keliru. Menurut dia yang lebih berkapasitas untuk melakukan evaluasi adalah pemerintah pusat.
Meski demikian pria yang juga kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat ini mengaku legowo jika jabatannya juga masuk daftar lelang.
“Kalau mau ambil jabatan ini silahkan, asal yang ambil itu yang kasih. Jangan diambil oleh orang yang tidak kasih jabatan ini,” pesannya.
Lasarus sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Pemprov Papua Barat, semasa gubernur Papua Barat dijabat (alm) Abraham Oktavianus Atururi. Ia masih tetap menempati posisi itu hingga saat ini.
(ELS/NN)
.
.
