MANOKWARI – Pemprov Papua Barat bersama KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat dan tokoh agama membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw mengaku beberapa hal detail belum bahas dibahas pemerintah, seperti belum adanya MoU dalam rangka perbantuan anggaran kepada aparat keamanan.
“Saya harap kesiapan masuk tahun politik sesuai agenda pertemuan ini yaitu triwulan pertama 2023. Semua perhatian untuk proses pemilihan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Pemilu serentak tahun 2024, termasuk anggarannya,” ungkapnya, Rabu (29/3/2023).
Kata Pj Gubernur, masih ada daerah yang sangat rendah dalam presentase kepemilikan E KTP, terutama pegunungan Arfak yang baru 2 persen, Manokwari Selatan 67 persen, Teluk Wondama kurang lebih 70 an persen dan Fakfak yang sudah lebih dari 90 persen.
“Disini, kita harus kerja keras, untuk lain-lain misalkan yang berkaitan dengan konflik-konflik antar daerah, “tandasnya.
Diketahui, pertemuan itu juga melibatkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga ,S.H.,M.A, Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Ketua MPR Papua, Maxi Nelson Ahoren, Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol,S.H.,M.H dan ketua Fraksi Otsus George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si.
(ELS/NN)
