MANOKWARI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, mengajukan tambahan anggaran untuk mengejar realisasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada Perubahan APBD tahun 2023.
Pembangunan BLK di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan sejak tahun 2019, membutuhkan total Rp.145 miliar yang baru terealisasi Rp.39 miliar.
“Kekurangan 106 miliar rupiah itu kami ajukan di perubahan APBD dan induk 2024,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Fredrik DJ Saidui, Jumat (8/9/2023).
Ia menyebut program BLK sangat bermanfaat karena akan menekan angka pengangguran yang cukup tinggi di Papua Barat. Serapan tenaga kerja juga menekan angka kemiskinan, dalam arti pendapatan keluarga yang meningkat.
“Untuk jumlah tenaga kerja itu harus disinkronkan dengan data statistik. Tapi data 2023 itu masih mencatat Papua Barat dan Papua Barat Daya,” paparnya.
Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, mempertanyakan BLK di Sorong, Papua Barat Daya.
“Saya tidak tahu apakah penyerahan P3D aset BLK sudah atau belum setelah Papua Barat Daya terbentuk,” ketusnya.
Meski demikian ia menilai BLK Papua Barat di Manokwari Selatan, harus secepatnya berfungsi demi menekan angka pengangguran sekaligus berdayakan anak-anak orang asli Papua dalam dunia kerja.
“Kami dukung penyelesaian BLK dan harap perhatian Pj Gubernur Papua Barat, meski kebutuhan angkanya cukup fantastis. Semoga bisa selesai tahun 2024,” harap Seknun.
(RED/NN)
