MANOKWARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua Barat menilai sistem dan tata kelola pemerintahan daerah ini belum terbangun dengan baik. Alhasil, perkembangan daerah juga tidak berjalan dengan baik.
Kepada Wartawan, Kamis (14/9/2023) Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Musa Y Sombuk menyebut, persoalan kesejahteraan dan kemiskinan yang terjadi ternyata ada pada sistem dan tata kelola pemerintahan.
“Dua persoalan ini yang harus di perbaiki. Supaya kedepan, papua ini bisa maju, jangan miskin terus. kita ini macam melekat dengan kemiskinan, padahal kita hidup diatas kekayaan,” ungkapnya.
Perlu dilakukan kata Sombuk, disiplin terhadap pengelola tata kelola yang diibaratkan seperti mesin yang digerakan oleh seseorang.
“Siapa yang dibelakang mesin itu. Kan orang, jadi kompetensi disitu, integritas disitu, SDM nya juga disitu,” katanya.
Ketika bagian penggerak mesin itu dilanggar, maka lakukan mekanisme sesungguhnya sesuai dengan peraturan yang ada.
“Misalnya kalau dia pungli, maka tindak, kalau salah di etika, lakukan pembinaan di Inspektorat. Kalau regulasinya belum ada, ya dibuat. Kalau orangnya tidak kompetent, ya diganti, jangan dipertahankan. Masa di Papua tidak ada orang baik,” tandasnya.
(RED/NN)
