Pengelolaan DAK OPD Bisa Ditunjuk Pusat, Pj Gub Waterpauw : Stop Kolaborasi Kepentingan

PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw

MANOKWARI – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa langsung dikendalikan pusat. Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dalam apel pagi di lapangan Gor Sanggeng Manokwari, Senin (14/8/2023) pagi tadi.

“Itu bentuk ketidakseriusan OPD untuk bekerja, berfikir dan berpihak ke masyarakat. Makanya kerja asal asalan dan akhirnya pusat ambil langkah penunjukan untuk pengelolaan DAK,” ungkap Pj Gurbernur Waterpauw.

Kata dia, pemerintahan ini tidak akan luput dari kata evaluasi. Itu sebabnya, kerja jujur, serius dan berpihak kepada masyarakat sangat dibutuhkan.

“Jangan uforia dengan anggaran besar lalu kerja asal asalan. Ini semua akan dievaluasi. Ingat itu, jangan dininabobokan terus dengan anggaran yang besar,” terangnya.

Pimpinan OPD kata Waterpauw, wajib berfikir terbalik. Bukan berfikir apa yang bisa didapat, tetapi apa yang bisa diberikan.

“Sekarang itu waktunya memberi, bukan menerima. Kalau pejuang kita dulu berfikir untuk kepentingan mereka, maka kita tidak akan rasakan kemerdekaan saat ini,” tuturnya.

Jenderal (Purn) Polisi itu lalu mewarning para pimpinan OPD dan pejabat lain dilingkup pemerintahan Papua Barat untuk tidak mencari kenikmatan sendiri lalu mengabaikan masyarakat.

“Tak ada guna anggaran OPD besar tapi tidak dinikmati oleh rakyat. Stop kolaborasi kepentingan. Stop, stop, stop. Kita masih bisa berbenah untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

(DTM/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *