MANOKWARI – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat, akan memverifikasi sekira 2.300 berkas milik pengusaha orang asli Papua (OAP). Ini untuk memastikan benar jika mereka adalah pengusaha bidang jasa konstruksi.
“Di meja kerja saya sekira 2.300 bendera dari pengusaha OAP dan belum diverifikasi. Saya fokus untuk ini agar tak ada lagi masalah setiap tahun yang sama,” ujar Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Yohanis Momot, ST., MT Senin (11/7).
Secara teknis dipikirkan bagaimana yang terbaik untuk pengusaha asli Papua. Dan, Yohanis pun berkomitmen menjadikan pengusaha OAP menjadi tuan di Negeri Sendiri.
“Yang saya pekerjakan itu mereka yang benar hidupnya dari bidang konstruksi pengusaha asli Papua, bukan yang tahun ini datang bawa bendera dan tahun depan datang lagi,” tegasnya.
Ia menilai jumlah 2.300 berkas pengusaha OAP tidaklah banyak. Misalnya berkolaborasi dengan OPD teknis semisal Dinas Kesehatan dan Pendidikan dengan tujuan adanya pemerataan pekerjaan.
Ini dilakukan juga untuk seluruh 12 kabupaten dan 1 kota dengan maksud sebagai salah satu bentuk pembinaan bagi pengusaha OAP.
“Jangan sudah dapat di provinsi, kemudian dapat lagi di kabupaten atau kota. Ini yang kita rubah. Jangan dapur yang satu berasap tetapi yang satu tidak, semua harus merata,” singkatnya.
Ia mengajak seluruh pengusaha OAP untuk mendukung kebijakan ini, terutama mendukung penuh kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw. (RED/NN)
