Blak-blakan, Pj Gub ABT Singgung Instansi Vertikal Libatkan Kontraktor OAP

Foto: Rakor Pemprov Papua Barat bersama instansi vertikal di kantor Gubernur, Rabu (20/3/2024). Salah satunya membahas paket proyek untuk kontraktor OAP. (ELS/NN)

MANOKWARI – Instansi vertikal departemen atau lembaga pemerintah non departemen di Papua Barat, diminta memperhatikan kontraktor Orang Asli Papua (OAP).

Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, menjabarkan sekira 40 asosiasi dengan jumlah anggotanya mencapai 2000 kontraktor OAP.

“Saya minta instansi vertikal di Papua Barat, peduli dan membantu karena juga bertanggungjawab terhadap kontraktor OAP,” sebutnya saat rapat di kantor gubernur, Rabu (20/3/2024).

Menurut dia keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya pengangguran membuat banyak OAP memilih untuk menjadi kontraktor. Sayangnya, banyak pula yang mengeluh karena tak diperhatikan.

“Jangan kontraktor (OAP) jalan minta-minta di negeri sendiri. Buat kegiatan bukan menghitung jumlah, tapi hitung kontraktornya. Saya terang-terangan di sini karena selalu saja didemo,” paparnya.

Ia mengaku sering menerima keluhan pekerjaan proyek kontraktor OAP. Meski demikian kadang keluhan itu untuk paket pekerjaan yang kecil.

Ia mencontohkan keluhan kontraktor terkait pekerjaan jalan yang nilainya Rp 30 juta, yang seharusnya bisa ditangani pihak terkait dengan baik.

“Aspirasi itu saya terima, tapi gubernur tidak urus pekerjaan jalan setapak yang nilainya segitu. Saya minta jangan sembunyikan tapi tunjukan paket proyek. Nanti dilihat untuk kontraktor OAP,” tegasnya.

Ia menilai demo berulang kali yang dilakukan kontraktor OAP seharusnya tidak hanya ditujukan untuk pemerintah provinsi Papua Barat. Alasannya ada pihak lain yang juga seharusnya ikut bertangungjawab, bukan hnya pemprov.

“Kita harus sama-sama didemo, bukan hanya gubernur. Saya harap penyampaian ini direspon baik agar ke depan tak ada lagi keluhan sana-sini,” singkatnya.

Instansi vertikal diharapkan melakukan evaluasi program secara berjenjang dan melaporkan diri kepada pimpinan daerah. Itu merupakan satu dari 5 agenda bahasan rapat.

Keempat lainnya adalah laporan perkembangan stunting, Ketahanan pangan, Kebijakan mengurangi pengangguran (proyek oap) dan Safari Ramadan.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *