MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengingatkan jajarannya untuk taat aturan dalam penggunaan anggaran negara.
“Demi kesejahteraan masyarakat, apalagi anggaran Otsus harus jelas untuk kesejahteraan orang asli Papua, titik tidak pake (pakai) koma,” tegasnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangsus) di Manokwari, Jumat (28/4/2023).
Pimpinan organisasi perangkat daerah diminta tidak asal membuat program instan untuk mengejar pencairan anggaran, apalagi dengan kepentingan tertentu.
“Akhirnya kita masih terjajah dengan masalah kemiskinan ekstrim dan stunting. Saya heran, ada apa ini,” paparnya.
“Apakah kita terlalu bersemangat melihat dana besar sehingga semua dibagi habis untuk program?,” tanyanya.
Lanjut dia, atau apakah laporan ril tentang perkembangan data masyarakat miskin yang sangat minim sehingga berpengaruh terhadap penanganan.
Ia tak pusing dengan munculnya tudingan pemimpin yang tak becus melainkan sedang berupaya untuk membereskan masalah yang terjadi di Papua Barat.
“Bukan tidak beres, tapi kita sedang bereskan. Percuma anggaran besar, banyak masyarakat miskin. Saya tugaskan 7 OPD kolaborasi tangani dua masalah ini,” sebutnya.
Waterpauw menerangkan lanjut Musrenbangsus membahas berbagai kepentingan menyangkut orang asli Papua. Di sisi ini, pemerintah daerah berperanan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Sinkronkan dengan sasaran makro pembangunan, Musrenbangsus juga wujudkan peran dan kepentingan masyarakat. Otsus hingga 2041, rencana apa untuk Papua Barat,” singkatnya.
(RED/NN)
