MANOKWARI – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, mendapat pesan yang isinya menyentil tapi patut diperhatikan.
Anggota DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, menilai PUPR fokus untuk infrastruktur jalan dan jembatan tapi mengabaikan rumah layak huni.
“Transmigrasi lokal dengan rumah layak huni sangat penting. Kami minta jadi masukan untuk fokus tahun 2024,” ujarnya di Manokwari, Jumat (8/9/2023).
Ia mengungkap progres PUPR membangun jalan, jembatan serta irigasi memang terbukti, namun, seakan jarang mendengar pembangunan rumah untuk masyarakat asli Papua.
“Saya tidak tahu, mungkin karena beda komisi tapi menurut hemat saya kurang ada perhatian untuk yang satu ini,” akunya.
Seknun pun mengusulkan nomenkelatur perumahan di PUPR, dipindahkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat.
Alasannya dengan filosofi dasar, Disnakertrans mengurus masyarakat transmigrasi lokal orang asli Papua. Dengan demikian, harus didukung anggaran fantastis seperti yang didapat PUPR untuk program perumahan rakyat.
“Sejauh mana berapa persen anggaran besar di PUPR yang alokasinya untuk membangun pemukiman OAP di pelosok atau pedalaman?,” ketusnya.
Ia berani mengklaim ini sebagai masalah jika berbicara tentang kesejahteraan orang asli Papua untuk 10-20 tahun nanti.
Seknun sepakat dengan cara membangun dari kampung ke kota, yang mana didalamnya termasuk pemukiman atau kampung yang semuanya dihuni OAP.
“Transmigrasi lokal arahnya benar-benar 100 persen OAP dengan keunggulan misalnya pertanian, maka support dengan program infrastruktur untuk mereka,” katanya Seknun lagi.
Ia harap konsep transmigrasi lokal menjadi perhatian Pj Gubernur Papua Barat, karena DPR sendiri pernah membahas hal ini saat awal tahun.
(RED/NN)
